Tokoh Muda Keerom Ajak Pemuda Lawan Segala Bentuk Korupsi

15

JAYAPURA (bisnisjakarta.co.id) – Kehadiran tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Papua dalam rangka memeriksa kasus dugaan gratifikasi Rp1 miliar dengan tersangka Gubernur Lukas Enembe, telah membangkitkan optimisme di kalangan pemuda Papua. Mereka menilai, gebrakan yang dilakukan lembaga antirasuah di Papua dalam beberapa pekan terakhir ini bisa mewujudkan impian kaum muda bumi Cenderawasih ini yakni Tanah Papua bebas korupsi.

Harapan itu antara lain disuarakan oleh tokoh pemuda dari Kabupaten Keerom, Idris Kaipman. Dalam impian Idris, Papua bisa maju dan masyarakatnya bisa sejahtera, hanya jika korupsi berhasil dibersihkan secara masif dan sistematis oleh KPK didukung seluruh komponen masyarakat Papua, utamanya komponen pemuda.

Mengapa pemuda? Karena para pemuda, lanjut Idris, adalah tulang punggung pembangunan yang bertugas mengawal pembangunan di tanah Papua agar berjalan dengan baik serta bebas dari penyelewengan penggunaan anggaran oleh para pejabat daerah. Para pemuda pulalah yang nantinya akan menikmat hasil-hasil pembangunan, jika sejak saat ini anggaran pembangunannya dikelola secara bertanggung jawab serta terawasi secara ketat oleh KPK dan lembaga-lembaga pengawas lainnya.

Baca Juga :   Aturan Terbang Dilonggarkan, Ini Alasan Kemenhub

“Saya selaku pemuda Kabupten Keerom, mengimbau kepada seluruh pemuda, jangan takut untuk kita melawan segala bentuk kezaliman dan segala bentuk tindakan korupsi. (Para Pemuda) harus lawan mulai dari sekarang, agar masa depan tanah Papua bisa lebih baik,” ujar pemuda yang juga aktif sebagai pengurus KONI cabang olahraga eSport Kabupaten Keerom ini.

Untuk itu, Idris memberikan apresiasi kepada KPK yang telah mengirimkan timnya ke Jayapura guna memeriksa dugaan korupsi yang menjerat orang nomor satu di Papua itu. Menurutnya, langkah yang ditempuh KPK itu sudah sangat tepat, mengingat selama ini Lukas terkesan mengulur-ulur waktu untuk diperiksa dengan berbagai dalih.
“Jadi langkah KPK datang ke Papua sangat bagus dan saya rasa semua pihak di Papua harus menghormati segala proses hukum yang ada,” kata Idris.

Idris juga menegaskan bahwa dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat ke Papua selama ini melalui program Otonomi Khusus (Otsus) sangat besar jumlahnya. Uang sebanyak itu jika dikelola dengan benar, tentu kondisi Papua tidak seperti sekarang. Namun karena ada oknum-oknum yang salah kelola dan bahkan ada pula yang memanfaatkanya untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, maka kondisi Papua tetap miskin, walaupun sudah 20 tahun lebih ada program Otsus.

Baca Juga :   Operasional Kereta Commuter Sering Terganggu, Ini Yang Dilakukan Menhub

“Yang sebetulnya masyarakat Papua harus sejahtera, kembali seperti dari nol. Padahal dana yang dikucurkan sangat-sangat besar sekali untuk Papua, kalau mau dibilang. Tapi dalam kenyataannya sama sekali tidak dirasakan dari masyarakat itu sendiri. Sehingga kami mendukung sekali KPK datang ke Papua untuk menyelidiki kasus-kasus yang ada di tanah Papua, termasuk kasus yang menimpa Bapak Lukas Enembe,” kata Idris.

Idris juga berharap, KPK tidak hanya bergerilia di Jayapura, tetapi juga datang ke Kabupaten Keerom. Menurut Idris, di wilayahnya itu ada banyak penyimpangan pengelolaan dana pembangunan kampung, sehingga hampir setiap kepala kampung mengeluhkannya.

“Memang banyak keluhan, tapi sebagai masyarakat kan mereka tidak bisa menyampaikan secara langsung, karena mungkin ada intervensi dan takut kena ini, kena itu. Terpaksa mereka diam. Justru kehadiran KPK sangat membantu kalau mereka bisa masuk ke sektor-sektor yang bisa mereka selidiki, begitu.”

Banyak warga kampung yang tidak tahu dana pembangunan kampungnya tersendat dimana, lanjut Idris. Jika KPK turun ke Keerom, bisa sekaligus mengaudit penggunaan dana kampung tersebut.

Baca Juga :   Prancis Coret Payet Dari Tim Piala Dunia

“Bagi saya, untuk mewakili pemuda, kami sangat mengharapkan bahwa KPK juga bisa hadir di Kabupaten Keerom untuk bisa memeriksa bahkan mengaudit segala persoalan keuangan yang ada di kabupaten ini, seperti di Dinas BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat kampung). Banyak kampung-kampung yang tidak tahu dananya dikemanakan. Itu juga bisa ditelusuri atau bisa diaudit. Biar kita bisa tahu di mana penyimpangan-penyimpangannya,” tutup Idris. *rah