Terkait Gugatan Meratus terhadap Bahana, Ahli Hukum Perdata : Jika Tak Terbuksi Gugatan Harus Ditolak

19

JAKARTA (bisnisjakarta.co.id) – Perkara yang melibatkan PT Meratus Line dan PT Bahana Line memasuki babak baru. PT Meratus telah melakukan berbagai upaya hukum, seperti gugatan perdata . Diduga ini dilakukan terkait upaya memperlambat proses PKPU Tetap yang diajukan PT Bahana yang jika tuntas, ini bisa membuat  PT Meratus pailit.

Seperti perkara gugatan PT Meratus Line terhadap PT Bahana Line yang sidangnya berlangsung di PN Surabaya pada Rabu (26/10/2022) berawal dari Persoalan pengisian bahan bakar minyak (BBM) di kapal. Saat itu PT Bahana Line berperan sebagai pemasok BBM  dan yang dipasok adalah kapal milik PT Meratus Line. Dalam prosesnya, sejumlah oknum karyawan PT Meratus Line yang dituduh kongkalikong dengan oknum karyawan PT Bahana Line menggelapkan sejumlah pasokan BBM untuk memperkaya diri sendiri.  Setidaknya 17 oknum karyawan kedua perusahaan tersebut kini telah meringkuk di penjara Polda Jatim.

Pada sidang  gugatan perdata tersebut telah memasuki agenda mendengarkan keterangan ahli perdata. Dalam sidang, ahli hukum Perdata dari Unair, Ghansham Anand menilai, jika pengadilan tak dapat membuktikan penipuan atau fraud maka gugatan tersebut harus ditolak.

Baca Juga :   Atletico Madrid Setujui Kesepakatan Awal Datangkan Lemar

“Jika ada dugaan penipuan dalam gugatan, maka hal itu harus dibuktikan lebih dulu dalam putusan pidananya. Artinya penipuan harus terbukti dahulu. Apabila pengadilan tidak dapat membuktikan penipuan itu, maka gugatan harus ditolak,” tegasnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (27/10).

Sementara Kuasa Hukum PT Bahana Line, Syaiful Ma’arif menyebutkan, gugatan PT Meratus Line selama ini juga menuduh adanya dugaan penipuan atau fraud. “Dalam sidang yang menghadirkan ahli ini kita ingin menegaskan, bahwa menurut ahli, fraud itu harus dibuktikan lebih dulu melalui putusan pidana yang bisa dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi,” ungkapnya.

Gugatan PT Meratus Line berwujud gugatan wanprestasi. Namun, bila mendengarkan keterangan ahli perdata  maka harusnya hal itu tidak masuk dalam kategori wanprestasi, melainkan perbuatan melawan hukum (PMH). “Karena dugaaan penyimpangan itu dilakukan oleh karyawan Meratus sendiri yang dituduh fraud dengan karyawannya Bahana. Untuk kategori begitu, jenis gugatannya bukan wanprestasi tapi harusnya adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH),” tambahnya.

Baca Juga :   Pemerintah Pastikan Buruh Terdampak Covid-19 Peroleh Bansos

Dalam perkara ini apa yang dituduhkan Meratus dengan gugatan yang diajukan itu berbeda. Sehingga, gugatan wanprestasi yang dilayangkan oleh Meratus  salah sasaran lantaran dalam perkara ini para oknum karyawan yang telah melakukan PMH.

“Tadi sudah bisa kita buktikan bahwa tuduhan itu, sesuai dengan yang dituduhkan dan gugatan itu berbeda. Pertama barang itu masih ada 20 sebagai contoh, lalu barang itu disedot dijual bersama, kongkalikong diantara karyawan ini. Yang dikirim dari Bahana jumlahnya sama dengan yang diorder. Jadi dalam kategori ini Bahana tidak melakukan wanprestasi. Justru PMH yang dilakukan karyawan itu,” ujar Ma’arif.

Ia menilai, seharusnya pihak gugatan menghadirkan perusahaan dan karyawan yang melakukan untuk membuktikan perbuatan dalam kasus tersebut adalah wanprestasi atau PMH. Asumsi dari pembuktian tadi disebutnya sudah jelas, bahwa unsur gugatan itu tidak bisa dibuktikan semua. Karena hasil audit, dengan gugatan berbeda. Kalau hasil audit itu diisi, kemudian lebihnya dibelokin lagi untuk dijual. Sedangkan dalam gugatan, itu dikosongkan. Artinya hasilnya dikosongkan kemudian dijual bersama oleh para pihak yang kongkalikong itu.

Baca Juga :   Dirut PLN Sofyan Basir Diperiksa KPK

Di pihak lain, Kuasa hukum PT Meratus Line, Yudha Prasetyawan merasa tak mempersoalkan keterangan ahli. Karena apa yang didalilkan ahli perdata tersebut dianggap justru mendukung pihak Meratus.

Sebelumnya, di Pengadilan Niaga, PT Meratus telah dinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap atas permohonan PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line. PT Meratus dinyatakan memiliki kewajiban yang harus dibayarkan ke Grup Bahana tersebut sebesar Rp50 miliar lebih.

Pada sidang PKPU di PN Surabaya pada 18 Oktober lalu, Hakim Pengawas, Sutarno,menolak permintaan perpanjangan waktu pembayaran utang kepada PT Bahana oleh Meratus karena tidak memiliki dasar yang kuat apalagi Meratus telah menyatakan bahwa kondisi keuangannya liquid dan kuat. *rah