DENPASAR (bisnisjakarta.co.id) – Pemerintah menekankan pentingnya menempuh cara yang lebih hijau dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur di Indonesia demi mencapai target transisi energi bersih pada 2060 atau lebih cepat. “Pemerintah Indonesia percaya bahwa sangat penting untuk membangun infrastruktur dengan cara yang lebih hijau,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam B20-G20 Dialogue bertajuk Finance and Infrastructure Task Force di Nusa Dua, Badung, Kamis (14/7).
Pemerintah telah melakukan penandaan anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim atau climate budget tagging melalui anggaran pendapatan belanja (APBN) sejak 2016. Suahasil menuturkan pemerintah dalam anggarannya selalu melacak kegiatan-kegiatan dalam setiap kementerian yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan hijau.
Pemerintah juga menerbitkan beberapa pembiayaan hijau seperti melalui green bond dan green sukuk untuk semakin mendukung infrastruktur dengan cara lebih hijau atau berkelanjutan. “Hal ini terus kami lakukan agar green bond, green sukuk dapat terhubung untuk didirikan dengan underlying proyek-proyek di Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah pun membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) atau Indonesian Environment Fund (IEF) pada 2018 untuk memastikan pembiayaan hijau hingga proyek hijau dapat masuk ke Indonesia.
Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti menilai, pembangunan infrastruktur memiliki multiflier efect untuk masyarakat. Karena itu pembangunan infrastruktur membutuhkan investasi yang tak sedikit. “Di sinilah perlu kolaborasi investasi swasta dan pemerintah. Tujuan investasi jangka panjang dan bisa mengundang investor dari luar negeri maupun dalam negeri,” ujar Amalia.
Pembangunan infrastruktur sudah menjadi prioritas sejak 10 tahun karena sudah memberi manfaat dan memastikan pembangunan yang kondusif serta mengatasi ketimpangan. Ia menilai peranan BI sangat penting dan forum ini sangat bermanfaat untuk menjembatani pemerintah dan swastan utk pembangunan infrastruktur.
“Ini sangat penting, dan banyak ide yang kita perlukan. Salah satunya munculnya ide green infrastructure. Peluang investasi swasta sangat banyak terutama negara-negara Eropa yang beberapa sudah menerapkan green infrastructure dan economic sircular,” imbuh Amalia.
Business 20 (B20) adalah business engagement group dari Government 20 (G20). Kegiatan ini untuk membawa pembahasan deklarasi multilateral yang telah didiskusikan oleh B20 Finance & Infrastructure Task Force kepada G20 Finance Track Working Group.
Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, dengan adanya jaringan investasi infrastruktur yang sudah mengglobal maka tidak ada negara yang mengalami ketimpangan infrastruktur. Untuk itu, forum ini sangat bermanfaat untuk menjembatani antara pemerintah dan swasta dalam membangun infrastruktur ke depan. Beberapa yang bisa dilakukan adalah energi hijau atau blue energi, teknologi pengolahan sampah yang sebelumnya tidak bernilai menjadi bernilai ekonomi. ”Banyak negara sudah melakukan hal tersebut. Isu ekonomi hijau sudah saatnya dipercepat. Namun ini membutuhkan jaringan yang kuat secara global. Negara-negara harus saling mendukung dan melindungi,” jelasnya.
Indonesia sebagai Presidensi KTTG-20, harus melahirkan legacy dan lebih kepada aksi nyata untuk menyatakan bahwa green economy sebagai program utama. Saat ini banyak negara-negara di dunia sudah menggulirkan isu green economy, bahkan banyak proyek prioritas untuk green economy.
Sementara B20 Finance and Infrastructure Task Force Chair dan CEO of Indonesia Investment Authority (INA) Ridha D.M. Wirakusumah menyatakan, sudah saatnya investasi di bidang infrastruktur membutuhkan jaringan global. Ia mencontohkan, Indonesia pernah membangun 2.000 kilometer jalan tol selama beberapa tahun terakhir. Pembangunan ini membutuhkan pengorbanan besar dan biaya yang tinggi. Infrastruktur ini sangat penting bagi masyarakat memberikan banyak benefit bagi masyarakat.
”Perlu kerjasama global baik pemerintah Indonesia, perbankan, sektor swasta juga jaringan seluruh dunia. Sebab banyak dana-dana yang bisa dikumpulkan dari luar negeri atau dalam negeri yang bisa dipertanggungjawabkan secara baik,” ujarnya.
Ketika disinggung dampak B20 bagi Bali, Wirakusumah menjelaskan, hasil pertemuan itu akan dibawa ke pusat. Nanti pusat akan menentukannya. Ia juga menegaskan, untuk transformasi ekonomi Bali akan menjadi pembahasan yang akan dibicarakan dalam Presidensi G20 mendatang. Salah satunya suistenable tourism yang sudah diterapkan di Bali.
Dia menerangkan, Business 20 (B20) adalah business engagement group dari Government 20 (G20) yang beranggotakan lebih dari 900 perusahaan global. B20-G20 Dialogue Finance & Infrastructure Task Force bertujuan untuk membawa pembahasan deklarasi multilateral yang telah didiskusikan oleh B20 Finance & Infrastructure Task Force kepada G20 Finance Track Working Group.
”Kami harapkan para pembuat kebijakan dan sektor keuangan global dapat berkolaborasi dalam kemitraan untuk menjembatani kesenjangan infrastruktur dan mendorong peningkatan akses publik ke sumber pembiayaan yang terjangkau dan sesuai,’’ harapnya.
Hadir dalam acara tersebut antara lain Chairman of Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN) M. Arsjad Rasjid P.M. dan World Bank Managing Director of Development Policy and Partnerships, Mari Elka Pangestu. *rah
