Pemerintah Dukung Kerjasama Koalisi Menkeu Hadapi Perubahan Iklim

29

JAKARTA (bisnisjakarta.co.id) – Pemerintah mendukung forum koalisi antar Menteri Keuangan dari berbagai negara anggota dalam mengelola kebijakan fiskal dan manajemen keuangan publik dalam menghadapi perubahan iklim, baik di tingkat domestik hingga di tingkat global.

“Kegiatan ini sangat produktif dalam pertukaran pengalaman dan informasi terkait kebijakan fiskal dan ekonomi yang berkorelasi dengan perubahan iklim,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara ‘The Role Ministries of Finance Tackling Climate Change’, Kamis (30/06) secara daring.

Menkeu mengatakan, dampak akibat pandemi sangatlah signifikan terhadap perekonomian. Meski saat ini pandemi masih belum berakhir, namun dunia kembali dihadapkan oleh ketegangan geopolitik yaitu perang di Ukraina. Hal itu menciptakan tantangan baru yang sangat dinamis terhadap dunia terutama dari sisi harga energi. “Pertemuan atau Koalisi antar Menteri ini menunjukkan dukungan dan persatuan kami untuk mempercepat transisi hijau guna mencapai ketahanan Energi,” terang Menkeu.

Menkeu menekankan, pendekatan kebijakan jangka panjang dalam mengatasi perubahan iklim sangat diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan krisis energi. Menkeu mengakui bahwa hal tersebut tidak mudah dan sangat menantang. Oleh karenanya diperlukan reformasi dan penciptaan perangkat kebijakan yang baik, serta adanya kolaborasi yang konstruktif dan pertukaran pengetahuan untuk memastikan energi transisi yang adil dan merata secara global.

Baca Juga :   Ditjen Hubla Fokus Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kelautan

“Berbagai proposal multilateral dan regional untuk koordinasi penetapan harga karbon telah dibahas pada April lalu dengan menekankan perlunya inisiatif terbuka, kolaboratif, inklusif serta harus sejalan dengan strategi transisi masing-masing negara,” lanjut Menkeu.

Selain itu, Menkeu juga menekankan pentingnya peningkatan koordinasi antar Menteri Keuangan untuk bersama-sama menyuarakan pendapat dan memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah ini.

“Kami juga menyelaraskan dengan kebijakan pemulihan Covid-19 dan transisi keuangan, khususnya di G20 Sustainable Finance Working group, dimana Indonesia tahun ini menjadi tuan rumah Presidensi G20, dan kami menempatkan kerjasama keuangan yang berkelanjutan merupakan bagian yang sangat penting,” terang Menkeu.

Ketegangan geopolitik serta pandemi yang terjadi saat ini diharapkan tak menghilangkan risiko dan ancaman perubahan iklim. Oleh karenanya, diperlukan kerjasama dan diskusi dalam mempersiapkan dan mengembangkan kebijakan, regulasi, serta instrumen yang tepat bagi para Menteri Keuangan untuk mengatasi tantangan perubahan iklim.

“Mengarusutamakan perubahan iklim ke dalam kebijakan fiskal kita sangat penting, tetapi saya mengerti itu tidak selalu mudah. Ini adalah ujian dan tugas yang menantang. Ini tidak berarti hanya perlu komitmen politik, terutama dalam proses sistem demokrasi, namun kita juga harus mampu menjadi teknokrat yang kompeten dalam merancang kerangka fiskal yang tepat. Saat ini kita dihadapka pada ruang fiskal yang sebenarnya menyempit dan menjadi sangat terbatas setelah dua tahun pandemic, dan itulah mengapa sangat penting bagi kita semua untuk dapat merancang kerangka kebijakan yang tepat di bawah ruang fiskal yang sangat terbatas,” tutup Menkeu. *gde

Baca Juga :   Demo Hari Buruh