Pemerintah dan Masyarakat Propinsi DKI Jakarta, setelah tahun 2024 siap melepas status ibu kota negara (IKN) ke propinsi lain, sesuai arahan dan kebijakan Presiden Joko Widodo. Wilayah Jakarta saat ini dan di masa depan tetap akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan bisnis. Alasannya saat ini pertumbuhan ekonomi Jakarta sudah lebih tinggi dibandingkan daerah daerah lainnya.
Tingkat Pendidikan dan kualitas sumberdaya manusia Warga Jakarta dan daerah sekitarnya relatif lebih maju dan lebih baik. Ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kegiatan bisnis serta keberadaan Lembaga Pendidikan menengah dan tinggi yang berkualitas.
Hal tersebut disampaikan, Ketua Pelaksana Kegiatan Kajian Kolaborasi Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Cianjur (Jabodetabekjur) yang juga Sekretaris Komisi I Dewan Riset Daerah (DRD Jakart), Eman Sulaeman Nasim, usai menjadi pembicara di acara Fokus Group Discussion (FGD) “Masa Depan Jakarta, Pasca 2024”, di Sekretariat DRD Jakarta, Rabu (4/12).
Acara FGD dibuka Ketua DRD DKI Jakarta Prof Dr Kemas Ridwan Kurniawan. Selain Eman Sulaeman Nasim, Pembicara lain yang hadir antara lain Wakil Kepala Lembaga Penelitian Ekonomi Masyarakat (LPEM) FEB UI Khoirrunofik, Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Ruli Riza, Ketua Komisi I DRD DKI Isro Samiharjo, Ketua Badan Pekerja (BP) DRD DKI Emir Riza Avialda, para pimpinan satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di lingkungan Propinsi DKI Jakarta, perwakilan Kadin dan Inkindo.
Berdasarkan hasil kajian DRD DKI Jakarta, kata Eman, Jakarta juga siap menjadi pusat riset kreatif dan inovatif berskala internasional. Jakarta bisa lebih maju dari pada Singapura asal dipersiapkan dari sekarang. Singapura punya infrastruktur yang baik tapi pangsa pasarnya sedikit. "Jakarta selain memiliki infrastruktur, sudah dikenal masyarakat dunia," kata Eman.
Dosen Administrasi Bisnis Institut STIAMI ini menyampaikan, meski saat ini infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan bisnis sudah tersedia, aparat pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta tetap harus terus menyediakan berbagai infrastruktur yang dirasa masih kurang sekaligus meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mengarah dan mendukung Jakarta menjadi pusat bisnis, ekonomi dan riset di tingkat internasional.
Salah satunya adalah penyediaan Lembaga-lembaga Pendidikan tinggi dan vokasi dan melanjutkan pembangunan dan pengadaan angkutan massa tidak sebidang seperti MRT dan LRT yang dapat menghubungan selain wilayah Jakarta itu sendiri juga kantung kantung pemukiman di wilayah sekitarnya.
Dosen mata kuliah Komunikasi Publik Politekik Keuangan Negara (PKN) STAN ini menilai, pemerintah provinsi harus meningkatkan kuliatas lulusan SMK sekaligus lebih banyak mengarahkan di bidang jasa, seperti jasa pariwisata, tata boga, perhotelan, juga keuangan atau otomotif, sehingga lulusan mendukung keberadaan Jakarta sebagai kota jasa sekaligus bisa lebih banyak terserap di dunia kerja berkala internasional.
Sedangkan untuk bidang investasi, Eman mengatakan, Pemerintah Provinsi harus mulai melakukan investasi di bidang teknologi yang ke depannya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus membuat warga dan masyarakat senang membayar pajak dan pemasukan lainnya ke pemerintah provinsi Jakarta. Seperti investasi pengadaan alat dan teknologi di bidang keuangan dan perpajakan. Sehingga pajak pendapatan/ retribusi daerah dan pajak pelayanan di setiap hotel, dan restoran tidak lagi bersifat manual.
Anggota dewan penasehat Ikatan Alumni Universitas Indonesoa (ILUNI UI) periode 2019-2022 ini menambahkan, meski Jakarta sangat siap menjadi daerah khusus ekonomi dan riset internasional, Jakarta saat ini belum bisa mandiri terutama dari segi sumberdaya alam. Jakarta masih sangat bergantung dengan daerah sekitar seperti Bogor, Bekasi dan Cianjur. Kebutuhan pangan dan sayuran serta buah buahan Jakarta masih dikrim dari daerah sekitarnya. "Jakarta masih harus terus menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah sekitarnya," katanya.
Kedepan, kerjasama atau kolaborasi dengan daerah Bodetabekjur tidak boleh dihentikan, melainkan harus diteruskan dan ditingkatkan menjadi kerjasama yang saling menguntungkan. Apalagi kerjasama tersebut sudah ada landasan hukumnya, yakni peraturan presiden. Jadi meski nanti Jakarta bukan lagi Ibu Kota Negara, Jakarta harus terus membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah Kota dan Kabupatan yang ada di wilayah Bodetabekjur,” papar mantan Ketua Umum Senat Mahasiswa Universitas Indonesia (SMUI) ini.
Ditambahkan Eman, kajian DRD DKI Jakarta ini akan terus diperbaiki dan hasilnya akan segera disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, pimpinan DPRD DKI Jakarta, Pemerintah Pusat maupun kepada DPR RI sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam pembuatan undang undang ibu kota yang baru. (son)
