Tiap Komisi DPR Dijatah Boleh Ajukan Dua RUU

    17
    JAKARTA (Bisnisjakarta)-
    Pimpinan DPR, Badan Legislasi (Baleg), dan pimpinan fraksi sepakat masing-masing komisi di DPR menetapkan target legislasi maksimal sebanyak dua rancangan undang-undang (RUU) setiap tahunnya. Dengan demikian, dari 11 komisi yang ada di DPR, jumlah RUU yang diajukan maksimal sebanyak 22 RUU. "Jadi, kami sepakat, dalam satu tahun, dari 11 Komisi di DPR maksimal mengajukan 22 UU untuk disahkan dalam paripurna DPR," tegas Ketua DPR Puan Maharani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/11).

    Menurut politisi PDI-P itu penetapan target legislasi bertujuan agar UU yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. "DPR juga ingin menghindari kemungkinan terjadinya tumpang tindih ketentuan antara satu UU dengan UU yang lain," imbuhnya.

    Namun demikian kata Puan, masing-masing komisi bisa saja nanti mengajukan satu tambahan UU jika sudah memenuhi target legislasi tersebut. Dengan target itu DPR berharap setiap UU yang dibahas berkualitas dan melibatkan masyarakat agar tak terjadi miskomunikasi. "Semua RUU yang dibahas harus melibatkan masyarakat termasuk akademisi agar tidak tumpang tindih dan menimbulkan kegaduhan baru," tegasnya.

    Baca Juga :   Kemenhub-Swasta Kerjasama Garap Infrastruktur Transportasi

    Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan pemerintah dan pimpinan Badan Legislasi (Baleg) sepakat memasukkan omnibus law ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020.

    Omnibus law merupakan dua undang-undang (UU) besar yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM sebagai penyederhanaan regulasi. "Yang dua ini, yang tinggal sedikit lagi ini, tetap kita masukkan ke dalam prolegnas prioritas, carry-over, di 2020. Ini sudah kesepakatan kita dan saya sudah bicara dengan teman-teman di Baleg soal ini," ujar Yasonna.

    Yasonna menekankan bahwa pemerintah berupaya untuk segera menyelesaikan rancangan kedua undang-undang tersebut. Ia memperkirakan rancangan undang-undang sudah dapat diajukan ke DPR pada akhir Desember atau awal Januari 2020. "Yang super prioritas itu adalah omnibus law, kita akan selesaikan dengan cepat karena antara DPR dan kita (pemerintah) sudah terus berjalan, mencoba berkomunikasi," kata Yasonna. (har)