KPK Minta Kementerian Tindaklanjuti Rekomendasi

    13
    JAKARTA (Bisnisjakarta)-
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersoalkan banyaknya rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti kementerian dan lembaga negara.

    Untuk itu, lembaga antikorupsi tersebut meminta DPR dapat menekankan kementerian dan lembaga negara agar mematuhi dan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan KPK.

    Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dengan KPK di ruang kerja Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11).

    Rapat dihadiri Ketua KPK Agus Rahardjo didampingi empat wakilnya, Laode M Syarif, Saut Situmorang, Basaria Pandjaitan, dan Alexander Marwata serta Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

    Rapat tersebut juga merupakan rapat perdana KPK dengan Anggota DPR baru periode 2019-2024, namun sekaligus rapat menjelang akhir masa jabatan KPK periode 2015-2019. Sebab, pada Desember tahun ini akan digantikan dengan pimpinan KPK baru periode 2019-2023.

    Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengungkapkan banyak rekomendasi KPK tidak diindahkan kementerian dan lembaga negara.  Padahal, rekomendasi yang diberikan itu penting dalam rangka pencegahan korupsi dan pencegahan kerugian keuangan negara. "Saya pikir ini juga penting sekali untuk yang dikerjakan oleh parlemen untuk mengawasi hasil rekomendasi yang disampaikan KPK. Ada yang diikuti, ada yang tidak diikuti, bahkan ada yg tidak diindahkan," kata Laode.

    Iapun mencontoh, salah satu rekomendasi berupa yang pernah dikirim kepada Kementerian ESDM berisi terdapat 6000 izin tambang yang tidak clean and clear, tetapi ternyata hanya sebagian saja yang dicabut, dan izin-izin bermasalah itu hingga kini masih beroperasi.

    Selain itu, banyak juga rekomendasi berisi pengusaha tambang yang tidak memenuhi kewajibannya. Namun, tidak ada satu pun dari perusahaan itu yang dibawa ke meja hijau.

    Baca Juga :   AP I Sediakan Galeri UMKM di Bandara

    Tidak ada satupun kasus yang direkomendasi KPK diselidiki dan dimejahijaukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kementerian ESDM. "Padahal jelas sekali yang tidak bayar jaminan reklamasi (pertambangan) banyak, tidak tutup lobang tambang (pasca reklamasi) banyak," keluh Laode.

    Selain ke Kementerian ESDM, KPK juga pernah menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian ATR/BPN) untuk membuka daftar Hak Guna Usaha (HGU).

    Rekomendasi KPK itu malah diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung (MA) berupa putusan kasasi nomor register 121 K/TUN/2017 yang memerintahkan Kementerian ATR membuka nama pemegang HGU, lokasi, luas lahan, peta area, hingga jenis komoditas yang diproduksi di atas lahan tersebut.

    Namun hingga kini Kementerian ATR/BPN menolak melaksanakan rekomendasi dan putusan tersebut. "Bahkan itu adalah putusan pengadilan tertinggi sudah dikuatkan sampai hari ini HGU-nya tidak buka untuk umum," ungkap Laode.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa mempertanyakan hasil kinerja KPK Periode 2015-2019 yang pada Desember tahun ini akan diganti dengan pimpinan KPK baru masa jabatan 2019-2023. "Kasus-kasus lama itu sudah terselesaikan berapa banyak, sisanya berapa? Selama bapak-bapak menjabat komisioner ini, berapa banyak yang terselesaikan, berapa yang tidak? Ini kan menjadi beban dokumen baru yang akan diserahkan ke komisioner baru," kata Desmond.

    Politisi Partai Gerindra ini menegaskan pertanyaan memiliki relevasi dengan Undang-Undang KPK baru, khususnya tentang Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). "Ini ada relevansinya dengan Undang-Undang KPK baru, khususnya tentang SP3. Kami Komisi III ingin minta masukan sebenarnya," imbuhnya.

    Menurut Desmond dari sekian banyak kasus yang tidak terselesaikan itu mana yang layak diberi SP3 dan mana yang tidak. 'Adakah catatan-catatan yang layak dikasih SP3. Misalnya kekurangan alat pembuktian, atau orangnya sudah meninggal dan macam-macam," ucap Desmond. (har)