Menkominfo Ajak Industri Pers Wujudkan Visi Indonesia Maju

    90
    JAKARTA (Bisnisjakarta)-
    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menggelar pertemuan dengan organisasi pers dan masyarakat industri pers nasional di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (22/11).

    Pertemuan perdana dengan mitra kerja pemerintah tersebut digelar Johnny sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 atau satu bulan lalu itu, untuk menyerap dan mengetahui harapan masyarakat industri pers dan lembaga pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Maju yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. "Kita punya stakeholder untuk mengetahui apa harapan mereka sebenarnya sehingga kita bisa menjalankan dengan baik. Ini semuanya bukan hanya program 100 hari tapi ini adalah bagian dari program quick wins pemerintah," ucap Johnny G. Plate usai pertemuan.

    Sejumlah stakeholder yang  hadir antara lain perwakilan dari Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Perusahan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI). Tampak hadir Don Bosco Selamun mewakili ATVSI, Penasihat ATVLI Satria Naradha, Ketua Umum ATVLI Santoso, dan sejumlah perwakilan masyarakat industri pers nasional lainnya.

    Baca Juga :   Pemain Timnas Diminta Nikmati Semifinal

    Johnny memaparkan, kebijakan Strategis Kementerian Kominfo untuk periode 2020-2024 dengan mendasarkan pada 5 (lima) fokus pembangunan nasional dalam rangka visi Indonesia Maju. Untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Maju, menurut Menteri Johnny, program prioritas kementeriannya diarahkan pada pemerataan informasi capaian kinerja pemerintah dan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dengan ekosistem digitalisasi.

    Salah satu rencana Kominfo adalah menjadikan Indonesia sebagai digital nation atau negeri digital. "Saya menerjemahkan visi presiden di bidang digitalisasi adalah Indonesia to Work Digital Nation. Bagaimana untuk 10 tahun ke depan, Indonesia beranjak menjadi bangsa dan negara digital," ungkapnya.

    Untuk itu, menurut Johnny kementeriannya memiliki tugas menyiapkan segala sesuatunya mulai dari legislasi primer yang memadai yaitu pembentukan Undang-Undang (UU), revisi UU, hingga kodifikasi UU. "Kedua kita perlu menata kembali seluruh sumber daya yang diberi tuhan yaitu frekwensi. Manajemen frekwensi yang lebih memadai dengan berorientasi pada ekonomi digitalisasi," ujarnya.

    Ketiga, perlunya mengantisipasi perubahan dan pergerakan yang begitu  cepat. "Itu sedang kita siapkan.  Infrastukturnya sedang kita kembangkan. Apakah itu fiber optic, Base Transceiver Station (BTS) maupun jaringan satelit,"  sebut politisi dari Partai NasDem ini.

    Baca Juga :   Triponyu Startup Pariwisata Jawara UNWTO Award

    Johnny meyakini ekosistem digital di Indonesia berkembang baik yang ditandai dengan kehadiran ratusan startup digital yang memberikan nilai tambah dalam perekonomian negara. Juga makin tumbuhnya smart city berbasis internet di daerah-daerah yang dikembangkan pemerintah daerah setempat. Dalam rangka mewujudkan itulah, ia mengajak mitra kerja pemerintah dalam industri digital untuk menghasilkan lebih banyak  talenta digital Indonesia.

    Johnny menjelaskan Kementerian Kominfo memiliki Program Digital Talent Scholarship. Program itu merupakan komitmen pemerintah dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul di bidang industri digital.  "Pemeritah daerah rekan-rekan  pimpinan kementerian dan lembaga, bisa  menghasilkan digital talent yang kita butuhkan. Nah, usaha-usaha ini jangan  berhenti tapi terus kita lakukan," kata Johnny.

    Meski gencar mewujudkan program kementeriannya, namun Johnny memastikan ia tetap berpegang pada atahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam sidang paripurna Kabinet Indonesia Maju. Yaitu  semua kementerian tidak boleh lagi berpikir egosentris hanya ingin memajukan sektor kementeriannya sendiri tetapi harus berpikr team work, terintegrasi dan terkoordinasi dalam satu pembangunan negara. "Misalnya kemarin kami bicara di sidang kabinet, bicara soal pariwisata.  Semua kementerian terkait dengan pariwisata harus ambil bagian di lima destinasi premium kita. Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kominfo, Kementerian Keuangan, Bapenas dan Kementerian Pariwistaa sendiri harus ambil bagian dan terkoordinasi," tegasnya. (har)