JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Aksi walk out ternyata bukan hanya terjadi di rapat paripurna saja, dalam rapat kerja komisi pun aksi walk out berlaku. Fraksi Partai Gerindra melakukan aksi walk out saat rapat kerja (raker) Komisi III dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di ruang rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/7).
Persoalannya, karena Fraksi dengan perolehan kursi terbesar ketiga di DPR itu merasa keinginan mereka menggelar rapat kerja secara tertutup tidak diakomodir pimpinan rapat.
Awalnya, setelah Kapolri menyampaikan paparan kinerjanya terkait keamanan nasional, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengajukan interupsi kepada Kahar Muzakir, Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Golkar.
Dasco meminta agar rapat dilanjutkan secara tertutup. Selain itu, ia juga meminta rapat tidak dibatasi waktunya. “Interupsi Pak Ketua, kami dari Fraksi Gerindra mengusulkan rapat kerja berlangsung secara tertutup dan tanggapan dari Kapolri nanti agar tidak ada yang disampaikan secara tertulis,” ucap Dasco.
Keinginannya itu mengundang perdebatan karena mengundang protes anggota Komisi Hukum yang lain antara lain Junimart Girsang dan Masinton Pasaribu dari Fraksi PDI-P. Menurut keduanya, mengenai teknis rapat kerja sudah disepakati sebelum Kapolri memberikan pemaparan bahwa rapat dilakukan secara terbuka agar publik memiliki hak untuk mengetahui substansi rapat.
Kapolri pun akhirnya angkat bicara karena perdebatannya tak kunjung usai. Menurut Kapolri, pihaknya tidak akan selalu bisa menjawab seluruh pertanyaan secara lisan, apalagi yang bersifat teknis sehingga jawaban tertulis tetap diperlukan. Oleh sebab itu, di awal rapat, iapun meminta ada jawaban atau tanggapan yang disampaikan secara tertulis.
“Tapi mungkin ada fraksi yang ingin tertutup terhadap pertanyaan tertentu, nanti tertutup saja, tapi kalau yang lain sudah selesai baru kita akan tertutup,” sambung Kapolri.
Kahar Muzakir pun beranggapan bahwa jawaban dari Kapolri telah memuaskan semua pihak. Sehingga ia langsung mempersilahkan kepada anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan untuk memulai memberikan pertanyaan dan masukannya.
Rupanya, jawaban Kapolri itu memuaskan Fraksi Gerindra. Dasco dan rekan sefraksinya tidak terima. Mereka kemudian mengajukan interupsi, hingga akhirnya memilih keluar dari ruang rapat karena merasa keinginannya tidak diakomodir pimpinan rapat. “Kami masih menginginkan tertutup belum diputuskan oleh pimpinan tapi sudah diberikan ke Fraksi PDIP. Kalau begini caranya, permintaan kami kan berarti tidak diakomodasi,” kata Dasco.
Iapun memutuskan Fraksi Gerindra tidak ikut raker. “Kami akan ikut raker kalau kemudian diakomodir oleh pimpinan atau saat komisi III sudah mempunyai ketua komisi III yang baru. Fraksi Gerindra mohon maaf kepada Kapolri dan jajaran kami tidak dapat mengikuti raker hari ini,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu sambil beranjak dari tempat duduknya.
Aksi walk out Dasco kemudian diikuti anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra lainnya, yakni Wihadi Wiyanto, Wenny Warouw dan Supratman Andi Agtas. Melihat aksi itu, pimpinan rapat tidak menggubrisnya. Rapatpun dilanjutkan secara terbuka. Pertanyaan dari berbagai fraksi pun diajukan kepada Kapolri dan jajarannya.
Dalam rapat yang berkembang, sejumlah anggota Komisi III DPR mempertanyakan kesiapan Polri dalam mengawal Pemilu 2019 terutama pengamanan pasca pemilu. Hal ini mengingat pemilu mendatang dilakukan pertama kali secara serentak.
Anggota Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin mengingatkan pada pemilu 2019 akan ada lima kertas suara yang harus dihitung di tiap TPS dan dipastikan membutuhkan waktu panjang dibanding pemilu sebelumnya. Sehingga butuh roling pengamanan polisi yang bertugas di setiap TPS.
“Saya mengkhawatirkan saat penghitungan suara Pilpres tidak terjaga dengan baik. Faktor tenaga saksi dan polisi jadi masalah. Proses penghitungan Pemilu di setiap TPS bisa sampai pukul dua malam,” ungkap politisi Partai Golkar ini.
Dengan kondisi itu, Azis juga mengingatkan kecukupan anggaran polisi untuk perhelatan akbar tersebut. “Perlu penjagaan polisi secara rolling. Ini perlu persiapan dan anggaran 2019 akan dibahas lagi. Jangan sampai biaya penjagaan tidak cukup. Siklus anggaran ini akan diketok di bulan September nanti,” jelas Aziz lagi.
Sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Aziz berharap Kapolri dapat menjaga kebutuhan anggaran Polri. Apalagi, dalam waktu dekat ada Asian Games yang juga butuh keamanan plus. (har)
